Skema Iuran BPJS Kesehatan Berubah Juli 2025, Segini Nominalnya untuk Kelas 1,2,3 di Masa Transisi

Jakarta, tvOnenews.com - Iuran BPJS Kesehatan skemanya akan berubah per bulan Juli tahun 2025 mendatang. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Hal ini tertera pada Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024 yang menyebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu hingga 1 Juli 2025.

Saat masa transisi, peraturan mengenai iuran BPJS Kesehatan masih sama dengan aturan lama yakni Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan iuran Perpres 63/2022, sistem penghitungan iuran peserta dibagi dalam beberapa aspek.

Opsi pertama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayar langsung oleh pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja di instansi pemerintah seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai non PNS adalah sebesar 5% dari gaji mereka atau gaji bulanan yang ditentukan yaitu  4% dari pemberi kerja, 1% dari peserta.

Ketiga, iuran bagi PPU di BUMN, BUMD dan PPU dan swasta sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.

Keempat yakni iuran untuk tambahan keluarga PPU yang terdiri dari ayah, ibu dan mertua dengan besar iurannya sebesar 1% dari gaji bulanan per orang dan dibayarkan oleh pegawai bergaji.

Terakhir adalah untuk kerabat lain dari PPU seperti saudara/mertua, pembantu rumah tangga, peserta bukan tanggungan upah (PBPU), dan iuran kepada peserta tidak bekerja bersifat tersendiri dengan rincian:

1. Senilai Rp 42.000 per orang per bulan dan mendapatkan manfaat di ruang perawatan Kelas III.

- Untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 dan sisanya sebesar Rp 16.500 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yakni Rp 35.000, akan diberikan bantuan oleh pemerintah sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dan mendapat manfaat di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dan mendapat manfaat di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, premi asuransi kesehatan bagi veteran, janda, duda atau anak yatim adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun akan dibayar oleh pemerintah.

Namun, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, jika seorang peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama 1 bulan, maka status kepesertaannya akan dihentikan sementara. Namun peserta yang telat bayar iuran  tidak didenda sama sekali. Jadi, jika peserta tidak membayar iuran bertahun-tahun, status kepesertaannya akan diberhentikan. 

Ketentuan untuk membayarnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan. 

2. Denda paling besar Rp 30 juta.

(nsp)