Program Makan Bergizi Gratis Ancam Sektor Pendidikan, 723 Ribu Guru Berpotensi Kehilangan Pekerjaan hingga Penghasilan Berkurang

Jakarta, tvonenews.com - Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program unggulan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. 

Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.

Program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara Rp71 triliun.

Meski berdampak besar terhadap perekonomian, makan bergizi gratis berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.

Direktur Ekonomi Centr Of Economic And Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengungkapkan hasil modelling program MBG jika menggunakan dana pendidikan hanya memberikan dampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 0,06 persen atau Rp7,21 triliun.

Namun akan berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp27,03 triliun.

Huda menilai, jika program makan bergizi gratis menggunakan anggaran pendidikan, dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang.

Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun.  Penghasilan tenaga kerja juga terancam berkurang sebesar Rp41,55 triliun.

“Sedangkan, redistibusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen,” Nailul dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).

Jika program makan bergizi gratis berlanjut hingga mencapai target 100 persen pada 2029, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,34 persen dari PDB 2029. 

Jumlah ini melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen.

Bahkan ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1 persen.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhesitira, menyarankan pemerintah untuk lebih kreatif mencari pendanaan program makan bergizi gratis, salah satunya melalui pajak orang kaya. 

Berdasarkan perhitungan, penerapan pajak orang kaya mampu berkontribusi pada anggaran MBG hingga Rp81,6 triliun.

“Jangan naikan tarif PPN jadi 12 persen untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan  yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan. Kemudian cegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif). Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG,” kata Bhima. (ant/nba)