Bocoran Bahlil soal Pabrik LPG 2 Juta Ton yang Segera Dibangun Pemerintah, Beban Subsidi Rp83 Triliun per Tahun Bisa Berkurang?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemerintah untuk membangun pabrik Liquefied Petroleum Gas (LPG) berkapasitas produksi 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.

Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor LPG. Dengan pabrik ini, pemerintah berharap kebutuhan LPG dalam negeri bisa lebih mandiri.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

“Pertama, kami mendorong Pertamina untuk membangun pabrik ini. Kedua, kami juga akan mendorong swasta sehingga mereka bisa berkompetisi,” ujar Bahlil dilansir dari Antara.

Bahlil menekankan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor LPG sangat besar, sementara anggaran negara dibebani subsidi LPG yang mencapai Rp83 triliun setiap tahun.

Padahal, konsumsi LPG dalam negeri mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi LPG lokal baru sekitar 1,9 juta ton. Sisanya, masih harus diimpor.

Meskipun nantinya akan dibangun pabrik dengan kapasitas 2 juta ton per tahun, Bahlil memperkirakan Indonesia tetap akan mengalami defisit LPG hingga sekitar 4 juta ton.

Defisit ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan bahan baku LPG dari gas alam, yakni propana (C3) dan butana (C4), yang maksimal hanya 2 juta ton per tahun.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) di berbagai wilayah di Indonesia.

Jargas ini akan diprioritaskan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta, dengan beberapa area di Sumatera yang sudah mulai dibangun.

Dalam upaya mempercepat proyek ini, Bahlil mengusulkan penggunaan dana dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menilai jika proyek ini sepenuhnya diserahkan ke swasta, mungkin tidak akan selesai dalam waktu satu periode pemerintahan.

“Dan ini sudah saya laporkan kepada menteri keuangan dan presiden,” kata Bahlil. (ant/rpi)