Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“MK bukan titik terakhir kami untuk mencari keadilan. Kami berkeyakinan Bapak Presiden Prabowo bisa mengeluarkan, kami minta mengeluarkan Perppu,” kata dia, di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
“Kalau memang kabinetnya adalah kabinet ekonomi Pancasila, bukan kabinet neoliberalisme,” tambah dia.
Dalam aksi unjuk rasa ini, Said mengatakan insan buruh membawa tujuh poin aspirasi yang diminta partainya dalam gugatan ke MK.
Partai Buruh meminta pencabutan upah murah yang kemudian diturunkan dari omnibus law atau PP Nomor 51.
Kemudian, Partai Buruh juga minta pasal tentang outsourcing di Omnibus Law dicabut. Karena peraturan tersebut berlaku seumur hidup.
Load more