Bicara Ekonomi Biru, Trenggono Ungkap Strategi KKP untuk Hadapi Tantangan Pangan dan Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan keyakinannya bahwa program ekonomi biru yang sedang dijalankan dapat menjadi pilar utama untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia di masa depan. 

Menurutnya, ekonomi biru bukan hanya tentang pemanfaatan laut, tetapi juga menjadikan sektor kelautan sebagai solusi bagi ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Trenggono menyusul Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merayakan hari jadinya yang ke-25. 

“Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut,” ungkap Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Menteri Trenggono menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja maksimal untuk memastikan program ekonomi biru berjalan efektif, mulai dari pembuatan aturan hingga pelaksanaannya di lapangan.

Ia menekankan pentingnya kinerja yang cepat dan tegas, khususnya dari pejabat KKP, untuk mempercepat realisasi ekonomi biru ini.

Baca Juga

Gaspol Hilirisasi Garam, KKP Bidik Stop Impor dan Swasembada 2027

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” tegasnya.

Program ekonomi biru ini mencakup lima kebijakan utama yang mengedepankan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi demi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode pertamanya, Trenggono memusatkan perhatian pada pembangunan dan penyusunan regulasi untuk ekonomi biru sebagai panduan transformasi sektor kelautan dan perikanan.

Kini, ia fokus mempercepat pelaksanaan lima program utama, termasuk perluasan kawasan konservasi dan pengurangan sampah plastik di laut.

Trenggono menegaskan, ia ingin memastikan program-program ini berjalan cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap mendukung secara maksimal.

“Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," tambahnya.

Sebagai informasi, KKP resmi didirikan pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sejak awal berdirinya, kementerian ini telah mengalami beberapa perubahan nama sebelum akhirnya menetap sebagai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).