Penyelamatan Industri Keramik dari Gempuran China, ASAKI Optimis Dukung Program 3 Juta Rumah dari Prabowo-Gibran Berkat Aturan BMAD dan SNI

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyambut positif kebijakan baru berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang diterapkan pemerintah pada 14 Oktober 2024.

Langkah ini diyakini menjadi angin segar bagi industri keramik nasional yang telah lama menghadapi tekanan dari produk impor dan gempuran produk ilegal dari China.

Selain itu, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib juga diharapkan mampu memperkuat posisi industri dalam negeri.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, dalam pernyataannya pada Rabu, menyebut bahwa kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi industri keramik Indonesia dari praktik dumping oleh produk impor.

Ia menjelaskan, penerapan BMAD adalah momen penting bagi kebangkitan industri keramik yang selama hampir 10 tahun terpuruk akibat dumping.

Banyak pabrik yang harus menghentikan produksi, dan tingkat utilisasi industri keramik turun drastis. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan industri bisa kembali tumbuh.

"Kami berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu di November mendatang," ujar Edy dikutip dari Antara, Rabu (16/10/2024).

Selanjutnya, Edy mengatakan bahwa penerapan BMAD untuk impor ubin keramik dari China dan dukungan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang SNI wajib, diprediksi akan mengembalikan tingkat utilisasi produksi keramik nasional.

Saat ini, tingkat utilisasi berada di 63%, dan diharapkan meningkat menjadi 67-68% pada akhir 2024.

"Asaki memasang target utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di kisaran 90%," ujarnya optimis.

Selain itu, Edy berharap kebijakan ini mampu menjadikan industri keramik lebih kompetitif di pasar domestik. Ia juga yakin bahwa sektor ini bisa mendukung program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam target pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Sebelumnya, Asaki juga menyebut bahwa selain BMAD dan SNI wajib, program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) turut meningkatkan optimisme industri keramik.

Dukungan ini sangat penting untuk menyambut program pemerintah baru terkait pembangunan rumah rakyat. (rpi)