Bikin Kemiskinan Baru, GAPPRI Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos: Produk Ilegal Makin Marak

Jakarta, tvonenews.com - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengatakan aturan kemasan rokok polos akan berdampak negatif terhadap industri rokok dalam negeri, terutama untuk rokok kretek.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menilai, kemasan rokok polos akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

"Kemasan polos ini akan mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau, namun yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal,” ujar Henry Najoan, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, aturan kemasan rokok polos juga akan berdampak pada tenaga kerja. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan total tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor IHT sebanyak 5,98 juta orang. Terdiri dari buruh, petani tembakau, petani cengkih dan sektor terkait lain.

"Mereka terancam dengan kebijakan itu sehingga akan menciptakan kemiskinan baru. Jika diimplementasikan akan memperburuk situasi dengan semakin meningkatkan daya tarik rokok ilegal," katanya," kata Henry Najoan.

Oleh sebab itu, lanjut dia, GAPPRI menolak tegas RPMK yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 yang mengatur kemasan rokok polos tanpa merek.

Baca Juga

Periksa Pengusaha Rokok, KPK Dalami Soal Temuan Uang Rp5 Miliar di Safe House Ciputat

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemasyarakatan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Nikodemus, menyoroti dampak dari aturan rokok yang restriktif. Ia khawatir aturan-aturan tersebut dapat mengganggu hubungan para buruh dengan industri.

“Harapan kami ke depan ini tidak berdampak luas bagi kawan pekerja buruh. Ini yang kami sedang diskusikan. Kami mencegah, kami mencari solusi apabila diterbitkan satu aturan, mencari solusi yang bisa membackup pekerja itu sendiri,” kata Nikodemus, Rabu (25/9/2024). 

Dia memastikan Kemnaker terus berkoodinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik agar tidak merugikan pekerja sektor tembakau, maupun para konsumen rokok sendiri.

“Ini yang sedang kita koordinasikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi solusi terbaik yang tidak merugikan. Salah satunya dengan dialog, mencari solusi,” ucap dia.(nba)