Sri Mulyani Bocorkan Salah Satu Syarat Indonesia Jadi Negara Maju

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya transformasi digitalisasi di daerah sebagai salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju. 

“Untuk bisa mencapai high income country, Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle income trap. Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024, Senin (23/9/2024).

Oleh sebab itu, kata dia, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan baik di pusat, kementerian, lembaga maupun di daerah. Dalam hal ini Kemenkeu terus mengembangkan teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah secara bersama-sama.

"Kami akan terus mendorong digitalisasi daerah. Transformasi digital adalah syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata," ujarnya.

Tujuannya untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah.

"Tentu kita dalam bekerja ini perlu untuk terus memperbaiki tadi yang disebut interoperabilitas. Kalau kita bicara tentang pengelolaan APBN di payment system itu tidak bisa dilakukan di masing-masing daerah. Karena kita bukanlah suatu zona otonomi yang kemudian membangun sendiri masing-masing software yang kemudian tidak interoperable," ungkap Sri Mulyani.

Baca Juga

Kemenkes sebut Biang Kerok Praktik Sunat Perempuan di Indonesia, Bagus Tidak untuk Kesehatan?

Untuk mendorong transformasi digital di daerah, lanjut dia, Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan membuat sistem pembayaran yang efisien. 

Kemenkeu juga akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Dia menuturkan, SIPKD menjadi sistem informasi keuangan yang bisa terintegrasi dan selaras dengan harmonisasi untuk mendorong sinergi belanja pusat dan belanja daerah.

"Dengan SIPKD ini kita berharap masing-masing daerah memiliki standar informasi keuangan daerah yang sama, basis datanya sama, dan interoperabilitas dan informasi yang bisa dipadukan dengan keuangan negara. Yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)," pungkasnya.(nba)