Jokowi Sentil Izin Pembangunan PLTP yang Bisa Molor hingga 5-6 Tahun, PR Lagi untuk Bahlil?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kebingungannya terkait lamanya proses perizinan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Sentilan tersebut disampaikan sambutannya di acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

Jokowi menyebut bahwa perizinan tersebut bisa memakan waktu hingga 5-6 tahun. Hal ini, menurut Presiden, sangat menghambat pengembangan potensi besar energi geothermal yang sangat melimpah di Indonesia.

Jokowi menjelaskan, padahal Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang luar biasa, mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW).

Sayangnya, pemanfaatan energi ini panas bumi tersebut masih sangat minim dan seolah sukar untuk menyaingi energi batu bara.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," ucap Jokowi, Rabu (18/9/2024).

Presiden kemudian menyoroti penjelasan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan bahwa salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah proses perizinan yang terlalu lama.

"Ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," lanjut Presiden.

Jokowi juga menggambarkan betapa sulitnya bagi para investor untuk menunggu proses perizinan selama bertahun-tahun.

Bahkan, ia bercanda bahwa dirinya pun tidak sanggup menunggu selama itu.

"Bayangkan, nunggu sampai 5-6 tahun hanya untuk memulai konstruksi. Kalau saya, tidak kuat, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tetapi untuk nunggu 6 tahun tidak kuat," ujarnya.

Presiden kembali menegaskan pentingnya optimalisasi potensi geothermal di Indonesia.

Dengan potensi mencapai 24.000 MW, dan saat ini baru 11% yang termanfaatkan, Indonesia harus memanfaatkan peluang ini untuk mempercepat pengembangan energi hijau.

"Indonesia sebagai pemilik potensi besar geothermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11% yang dimanfaatkan dari potensi yang ada," tutupnya.

Dalam upaya mendukung energi bersih, pemerintah diharapkan bisa mempercepat proses perizinan agar lebih banyak proyek geothermal yang bisa segera dimulai.

Ini juga menjadi PR yang harus diatasi oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM untuk dapat memajukan proyek geothermal agar memberi manfaat besar bagi ekonomi dan lingkungan. (ant/rpi)