Sebelum 20 Oktober 2024, Jokowi Desak Jajarannya Rampungkan Program dan Jaga Stabilitas: Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dengan tegas kepada seluruh jajaran untuk segera menyelesaikan program-program prioritas yang telah dirancang.

Jokowi mempertegas arahannya tersebut seiring semakin dekatnya masa akhir pemerintahan yang akan selesai pada 20 Oktober 2024.

Ia menekankan, setiap program yang sudah dimulai harus rampung tepat waktu.

Pasalnya, Presiden menyadari bahwa periode pemerintahannya yang semakin singkat menuntut fokus dan kerja keras dari seluruh pihak terkait untuk mencapai hasil maksimal.

Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat (13/9/2024).

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," ujar Jokowi.

Presiden mengimbau, seluruh program kerja utama yang telah berjalan harus diselesaikan dalam satu bulan terakhir ini.

"Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," tambahnya.

Ia meminta perhatian khusus terhadap penyerapan anggaran, proses administrasi pertanggungjawaban, serta menyelesaikan berbagai kendala yang masih tersisa.

Kepala Negara meminta, agar seluruh pihak memastikan tidak terjadi gejolak yang dapat mengganggu kelancaran proses transisi.

Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah untuk terus menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Selain itu, keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus dijaga dengan baik. 

Jokowi menekankan agar kebijakan yang diambil tidak ekstrem, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dapat memicu keresahan publik atau merugikan masyarakat luas harus dihindari.

"Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," tegas Presiden.

Untuk diketahui, Sidang Kabinet Paripurna ini adalah yang kedua kali digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara.