10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Diklaim Sukses Turunkan Kemiskinan hingga 9% dan Selamat dari Krisis Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Jelang lengser,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Dalam waktu satu dekade, angka kemiskinan berhasil diturunkan hingga 9,03%. Tak hanya itu, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,12% menjadi 0,83%.

Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema 'Satu Dekade Membangun Indonesia Maju', yang digelar di Jakarta, Senin (9/9/2024) kemarin.

"Pada tahun 2014, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di kisaran 11%. Namun, pada tahun 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9%. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang tadinya mencapai 6% kini turun menjadi 0,83%," ungkap Ferry, dikutip Selasa (10/9/2024).

Ferry menambahkan bahwa capaian tersebut tak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun di kancah global.

Tantangan-tantangan tersebut, terutama dalam bidang ekonomi, sangat memengaruhi situasi di tanah air.

Baca Juga

Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Peran Negara sebagai Jangkar Perlindungan Pekerja

"Sejak tahun 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga pandemi COVID-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada ekonomi domestik, khususnya sektor konsumsi dan tenaga kerja," jelasnya.

Ferry juga menyebutkan bahwa strategi kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah selama satu dekade terakhir mengandalkan tiga pilar utama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

Tiga Pilar Utama Kebijakan Ekonomi era Jokowi

Pertama, kinerja jokowi dalam kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah.

Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai (BLT).

Program-program ini dinilai krusial dalam menjaga daya beli masyarakat miskin.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program untuk meningkatkan pendapatan, seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan.

Program-program ini ditujukan untuk mendorong usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Ketiga, pengembangan infrastruktur guna mendukung mobilitas dan akses ekonomi di berbagai wilayah. Proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol dan perluasan akses digital, turut mendorong terbukanya peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil.

"Ini penting untuk pemerataan ekonomi, sekaligus membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau," imbuh Ferry.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan?

Melihat ke depan, Ferry menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Reformasi struktural juga akan dilanjutkan, seperti yang telah dilakukan melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau.

Selain itu, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diakui sangat vital dalam perekonomian Indonesia.

Sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat.

Ahli Utama Pengembang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, memaparkan bahwa ada tiga langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk memperkuat sektor UMKM, meliputi modal, akses permodalan, serta perlindungan UMKM.

Hanung menjelaskan bahwa Kemenkop UKM terus berupaya membuka akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah.

Selain pembiayaan, Kemenkop UKM juga berfokus pada pembinaan agar pelaku UMKM dapat mengelola modal dengan efektif.

"Kami mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital, sehingga mereka dapat lebih efisien mengakses berbagai program pembiayaan," ungkap Hanung.

Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasa kepada produk-produk UMKM sebagai bentuk dukungan konkret.

Namun, Hanung juga menekankan bahwa UMKM perlu perlindungan dari persaingan yang semakin ketat, terutama dari produk impor murah.

Pemerintah pun telah mengintervensi berbagai kebijakan untuk melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat, seperti predatory pricing.

"Kami menghadapi tantangan dari produk impor yang harganya jauh lebih murah, sehingga UMKM sering kali kesulitan bersaing," tambahnya.

Sebagai penutup, Hanung menjelaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada UMKM agar bisa terus tumbuh dan berkembang, termasuk menghadapi tantangan digitalisasi di era global saat ini.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mencapai penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam satu dekade terakhir.

Meski demikian, berbagai tantangan global dan domestik terus dihadapi. Ke depan, kebijakan yang inklusif serta keberlanjutan akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Dukungan kepada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional akan terus diperkuat, baik dari segi pembiayaan maupun perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat. (ant/rpi)