Menteri AHY Siap Lanjutkan Reforma Agraria, Anggaran 2025 Disiapkan hingga Rp6,4 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2025 telah disiapkan untuk melanjutkan program Reforma Agraria.

Anggaran ini akan mendukung berbagai kegiatan kementerian di pusat dan daerah, sehingga layanan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dapat berjalan lebih optimal.

AHY mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp6,45 triliun pada tahun 2025.

Anggaran tersebut tidak hanya akan digunakan untuk Reforma Agraria, tetapi juga untuk memastikan seluruh tugas-tugas kementerian dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pusat hingga ke kantor pertanahan di daerah.

"Alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Anggaran ini akan dipergunakan untuk melanjutkan program Reforma Agraria serta memastikan pelayanan di pusat, kantor wilayah provinsi, hingga kantor pertanahan di kabupaten/kota bisa dilaksanakan secara optimal," ujar AHY di Jakarta pada Selasa (10/9/2024).

AHY juga menyoroti adanya peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp3,2 triliun.

Peningkatan ini akan dicapai melalui optimalisasi layanan pertanahan berbasis elektronik yang terus diperbaiki.

AHY menambahkan, saat ini sebanyak 445 Kantor Pertanahan telah berhasil menyelenggarakan dan memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik, yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN.

“Kami mendapat tambahan Rp200 miliar, yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di Kantor-kantor Pertanahan. Hingga saat ini, ada 445 Kantor Pertanahan yang telah menyediakan layanan Sertipikat Tanah Elektronik," ujar AHY.

"Kami juga ingin meningkatkan layanan lainnya agar semakin baik dan lebih transparan serta akuntabel. Harapannya, proses akan semakin cepat dan hasilnya bisa meningkatkan PNBP yang nantinya akan dikembalikan kepada negara,” tambahnya.

Pada hari sebelumnya, AHY menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penyesuaian ini dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk program Reforma Agraria yang menjadi salah satu prioritas.