Sri Mulyani Akui Pensiun Dini PLTU Cirebon Butuh Biaya Rp20,15 Triliun, Tapi Prosesnya Malah Dipercepat: Ini Sumber Dananya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa program pensiun dini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, pensiun dini PLTU tersebut saat ini masih berjalan dan sedang dalam proses pembicaraan.

Pemerintah diketahui akan mempercepat penutupan PLTU tersebut, yang awalnya ditargetkan pada 2042, menjadi 2035 alias tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal.

“Ya karena masiih work in progress," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2024) di Jakarta, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Biaya Penutupan PLTU Sangat Besar

Sri Mulyani menambahkan, ada beberapa tantangan yang menjadi penyebab lambatnya proses ini.

Salah satu kendala utamanya adalah biaya yang sangat besar yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun dini ini.

"Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani tetap berkomitmen untuk mempercepat pensiun dini PLTU Cirebon-1, yang memiliki kapasitas 660 Mega Watt (MW).

Bahkan, ia bertekad agar program ini mulai bisa terealisasi sebelum masa pemerintahan Prabowo-Gibran berakhir.

“Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus,” uijarnya.

Menkeu juga memastikan bahwa seluruh proses yang terlibat dalam pensiun dini PLTU ini akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi negara.

"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," jelas Sri Mulyani.

Untuk merealisasikan pensiun dini PLTU Cirebon-1, dibutuhkan dana sekitar 1,3 miliar dolar AS atau setara Rp20,15 triliun (kurs Rp15.500).

Dana tersebut akan disalurkan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah mekanisme pendanaan campuran yang bertujuan untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan dari pihak internasional.

Meski menghadapi berbagai tantangan, program pensiun dini PLTU Cirebon-1 tetap menjadi prioritas yang diupayakan pemerintah.

Dengan dukungan pendanaan internasional dan kepatuhan terhadap aturan hukum, diharapkan langkah ini bisa membantu transisi energi di Indonesia menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. (rpi)