Nilai tersebut turun 36% dari anggaran 2024 yang sebesar Rp38,6 triliun.
Padahal, total kebutuhan Kemenhub untuk 2025 diproyeksi mencapai Rp80,63 triliun, dengan rincian antara lain Rp18,14 triliun untuk Ditjen Perhubungan Darat, Rp19,60 triliun untuk Ditjen Perhubungan Laut, Rp18,12 triliun untuk Ditjen Perhubungan Udara, dan Rp14,21 triliun untuk Ditjen Perkeretaapian.
Budi juga menjelaskan, anggaran yang sudah ada untuk 2025 akan digunakan untuk beberapa kegiatan utama.
Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas baru, implementasi transportasi massal perkotaan di Medan dan Bandung, serta dukungan konektivitas di daerah terpencil.
Untuk sektor perkeretaapian, kegiatan yang akan dilakukan mencakup pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment untuk KA Makassar-Parepare dan peningkatan keselamatan kereta api.
Di sektor transportasi laut, anggaran akan dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, serta sarana bantu navigasi pelayaran.
Sementara itu, di sektor transportasi udara, dana akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur bandara, pengembangan bandara prioritas di Kawasan Industri (KI), serta mendukung bandara yang berfungsi sebagai jembatan udara di daerah perbatasan, rawan bencana, dan terisolasi.
Load more