Pemerintahan Prabowo Dihantui Banyak Risiko, Begini Proyeksi Sri Mulyani untuk Jaga Ekonomi di Masa Transisi 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum lama ini memaparkan postur dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Postur tersebut dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai Oktober 2024.

Sri Mulyani menyebut, RAPBN 2025 harus dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap risiko guncangan ekonomi global yang masih sangat dinamis.

Oleh sebab itu, segala ketidakpastian perlu terus diantisipasi, sekaligus memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesia emas 2045.

“Tahun 2045 dengan aspirasi untuk mencapai high income country, jumlah penduduk kita dengan demografi growth yang sekarang ini diperkirakan mencapai 324 juta, 65% usia produktif dan 70% adalah kelas menengah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, dikutip Sabtu (17/8/2024).

"Itu akan menjadi desis ekonomi kelima terbesar di dunia dan menimbulkan motor penggerak ekonomi dunia. Tapi untuk mencapai itu, kita harus menciptakan terus nilai tambah dari setiap sektor, komposisi dari manufaktur, pertanian, dan jasa harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Menkeu mengatakan, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan.

Berbagai faktor risiko dan ketidakpastian menghantui Indonesia, mulai dari tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, hingga peningkatan tensi perang dagang.

Tak hanya itu, ada juga risiko-risiko yang berdampak struktural, seperti perubahan iklim, digitalisasi serta masalah demografi.

Namun demikian, meski berada di tengah berbagai gejolak global tersebut, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik.

ahkan dalam dekade terakhir, kesejahteraan juga membaik, dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang menurun.

Untuk itu, kebijakan fiskal 2025 perlu dijaga agar tetap sehat dan dapat terus menjadi instrumen yang mendukung keberlanjutan.

penguatan dan akselerasi melalui berbagai program prioritas yang dapat diakomodasi dan diimplementasikan secara efektif.

Dengan begitu, Menkeu memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2025 mencapai 5,2%, inflasi di angka 2,5%, dan defisit anggaran sekitar 2,53% dari GDP.

Penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.

Hal itu didukung dengan penguatan efisiensi belanja, produktivitas dan perlindungan yang tepat sasaran.