Komisi A DPRD Jakarta Minta Pemprov Lakukan Evaluasi Dana Hibah. Mujiyono: Agar Tahu Manfaatnya

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar mekanisme dana hibah perlu dilakukan evaluasi.

Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2024.

Ia meminta agar pembahasan dana hibah mendatang dapat terlebih dahulu dibahas di tingkat komisi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu dan lembaga yang mengajukan proposal hibah.

“Sebelum masuk ke dalam siklus pembahasan RKPD (rencana kerja perangkat daerah), agar rekomendasi dan masukan komisi-komisi dapat menjadi pertimbangan dalam pengajuan rekomendasi lembaga penerima hibah,” ujar Mujiyono pada rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Kamis (15/8/2024).

Sementara untuk pemberian hibah kepada Instansi Vertikal, ia meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk mengetahui manfaat dari hibah yang akan diberikan itu.

“Agar tahu manfaat hibah bagi pemerintah dan masyarakat Jakarta. Juga perlu adanya pembenahan sistem administratif dalam menerima proposal sehingga usulan hibah hanya disampaikan oleh lembaga pengusul secara resmi bukan oknum-oknum tertentu,” tandas Mujiyono. (agr)

Baca Juga

Rugikan Negara Rp 11,8 Miliar Kasus Dana Hibah, Ketua KPU Prabumulih Dituntut 10 Tahun Penjara