Anggaran Pembangunan IKN Tiba-Tiba Membengkak Jadi Rp42,5 Triliun, Kemenkeu Sebut Demi Kebut Jalan Tol

Jakarta, tvOnenews.com - Anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) tiba-tiba naik sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun dari pagu yang disiapkan APBN 2024.

Sebelumnya berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp40,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, kenaikan anggaran tersebut diperlukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.

Bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, perlu segera selesai guna menunjang proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

“Itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarananya sehingga nanti mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini,” jelasnya.

Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp39,3 triliun, kemudian Maret naik menjadi Rp39,6 triliun, pada April menjadi Rp39,8 triliun, serta Mei Rp40,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.

Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.