DPR Miris Biaya HUT RI di IKN Membengkak, Padahal Banyak Rakyat Kena PHK

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah yang menyebut membengkaknya anggaran perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kewajaran.

Padahal, kata dia, saat ini banyak rakyat yang mengalami kesulitan akibat terkena PHK. Atas hal itu, dia menilai membengkaknya anggaran itu tidak wajar untuk perayaan HUT RI.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK. Kenapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” Kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).

Diketahui, pemerintah mengatakan bahwa membengkaknya anggaran biaya HUT ke-79 RI karena perayaan digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN di Kalimantan Timur.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur di IKN juga membuat pemerintah harus merogoh kocek lebih banyak untuk biaya transportasi dan akomodasi tamu.

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap, tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” ujar Netty.

Baca Juga

Fasilitas Rampung, Kepala OIKN Pastikan Wapres Gibran Bisa Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat karena pertumbuhan ekonomi yang lesu.

"Saat ini, kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?" Kata politisi PKS itu.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan selama Januari sampai Juni. Jumlah itu diperkirakan akan mengalami peningkatan sampai akhir 2024.

“Ironisnya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” tandas Netty. (saa/rpi)