DPRD Jakarta Usul Program Tebus Ijazah untuk Cegah Kemiskinan Terstruktur: Setiap Tahun Harus Ada Anggarannya
- Dok. DPRD Jakarta
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma khawatir akan masa depan anak-anak bangsa karena masih banyak ijazah yang tertahan di sekolah swasta lantaran tak sanggup bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Politikus PDIP ini menilai bila ijazah tertahan, otomatis siswa-siswi tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun mencari pekerjaan.
“Masa depan orang-orang yang ijazahnya tertahan bagaimana? tidak bisa kerja, tidak bisa meneruskan sekolah,” ujar Merry di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Ia berharap, program tebus ijazah menjadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.
“Akhirnya miskin terstruktur. Salah satu faktor penyebab kemiskinan karena pengendapan ijazah yang tak tertebus,” ungkap Merry.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuntaskan ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah swasta secepatnya. Salah satu caranya yakni melakukan pendataan dan mengalokasikan anggaran.
“Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90,” tutur Merry.
Bahkan, sebagian besar warga berpenghasilan rendah di daerah pemilihan (Dapil) Merry seperti di Kelurahan Srengseng, Wijaya Kusuma, Kedoya Selatan, Kembangan Utara, dan Meruya Utara juga banyak meminta dibantu untuk penebusan ijazah.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada anggota DPRD DKI periode 2024-2029 untuk melanjutkan perjuangan penuntasan ijazah demi menyelamatkan masa depan anak bangsa dari ancaman kemiskinan.
“Teman-teman di lima tahun ke depan harus berjuang, paling tidak sampai 2029 ini harus selesai pengendapan ijazah, karena ijazah itu hak mereka, kita harus perjuangkan,” tandas Merry. (agr/rpi)
Load more