Setelah Sukses Dengan Batubara, Kemenkeu Ungkap SIMBARA Tahap 4 Diperluas Untuk Hilirisasi Komoditas Nikel dan Timah

Jakarta, tvOnenews.com - Sukses menerapkan pengelolaan sistem informasi untuk sektor batubara, pemerintah kembali memperluas cakupan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, perluasan bisnis SIMBARA pada tahun ke-empat atau peluncuran edisi tahun 2024.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

“Pada tahun ini, kita melakukan penambahan integrasi sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di Smelter,” kata Isa Rachmatarwata.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata pun menyatakan pemerintah percaya diri lantaran Indonesia menduduki peringkat tinggi di komoditas nikel dan timah dunia. 

“Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia,” tuturnya.

Baca Juga

Profil PT Karya Wijaya, Perusahaan Milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal

“Sementara cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23 persen dari cadangan dunia,” sambung Isa.

Sementara itu, pada tahun 2023, volume produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta metric ton, dan menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50 persen dari total produksi nikel global.

Sejarah SIMBARA

Sebelumnya, pada penggodokan SIMBARA tahun 2021, pemerintah fokus pada proses bisnis penjualan ekspot komoditas batubara. Bisnis ini melibatkan kerja sama antar beberapa kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Anggaran.

“Di tahap kedua, pada tahun 2022 telah di-launch (luncurkan), dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk perjalanan batubara di dalam negeri,” tuturnya.

Pada peluncuran ketiga di tahun 2023, telah dilakukan integrasi penuh terhadap 57 pelabuhan yang melayani kapal dan pelayarannya minerba, khususnya batubara dengan membutuhkan sistem INAPORTnet pada Kementerian Perhubungan dengan SIMBARA.