Indonesia Tak Gentar Kebijakan Tegas Antidumping Dibalas Negara Lain: Sudah Sesuai WTO!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia tidak gentar kebijakan tegas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dibalas oleh negara yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024) yang lalu.

Dia mengatakan kebijakan yang disusun bersama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tersebut telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO).

"Kami melakukan sebagai otoritas, ada dasar hukumnya sudah pasti. Ada agreement on safeguard, ada agreement on antidumping. Yang kami lakukan ini sudah pasti sejalan dengan komitmen kita di WTO," ungkap dia, dikutip Selasa (16/7/2024).

"Ada notifikasi setiap kami melakukan inisiasi, investigasi, lalu juga nanti akhirnya itu semua ada notifikasinya dan kami sampaikan di dalam WTO," imbuh dia.

Baca Juga

Bareskrim Geledah Kantor PT TSL di Sidoarjo, Kembangkan Kasus Impor HP Ilegal Rp235 Miliar

Franciska juga menegaskan kebijakan BMAD dan BMTP ini juga diterapkan oleh negara lain. 

"Negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan. Apabila syarat terpenuhi dan sesuai hasil investigasi, baru pasti akan dilakukan penerapan BMAD dan BMTP," tegas dia.

Sebagai informasi, aturan BMAD dan BMTP ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Sebagai informasi, negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMTP antara lain India, Republik Korea, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazakhstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.

Untuk dapat mengenakan BMAD, penyelidikan harus dilakukan terlebih dahulu oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan antidumping maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang untuk enam bulan. 

Sementara itu, tindakan pengamanan perdagangan dikenakan kepada negara yang impornya ke Indonesia melonjak tajam. Jika kerugian atau ancaman kerugian diakibatkan lonjakan impor, maka akan dikenakan tindakan pengamanan perdagangan atau BMTP.

Indonesia termasuk negara yang aktif menggunakan kebijakan antidumping. Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sejak 1996 Indonesia tercatat telah melakukan 154 kali penyelidikan antidumping yang dihitung berdasarkan penyelidikan per produk per negara. (agr/rpi)