Investor Bebas Bisa Pakai Lahan Milik Pemerintah di IKN, Pelaku Usaha Ternyata Tidak Wajib Bayar Kontribusi Juga

Jakarta, tvOnenews.com - Demi menarik minat investor atau pelaku usaha untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah telah menyiapkan beragam insentif. Salah satunya adalah dengan membebaskan investor menggunakan lahan milik Otorita IKN (OIKN) tanpa wajib memberi kontribusi kepada negara. 

Beragam insentif terkait penggunaan lahan di IKN ini dijamin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 11 Juli 2024. 

Salah satu insentif yang diberikan adalah keleluasaan kepada investor untuk menggunakan lahan milik pemerintah (OIKN) tanpa kewajiban membayar kontribusi atau setoran kepada pemerintah. 

"Kontribusi atas pengelolaan Aset Dalam Pengelolaan oleh OIKN kpada pelaku usaha palopor dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah)," seperti dikutip dari Pasal 7 ayat (a) dalam Perpres 75/2024. 

Selain tidak diberi kewajiban membayar kontribusi, alternatif lain yang diberikan pemerintah adalah dengan memberi keleluasaan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembayaran secara angsuran. 

Selain tanpa beban kontribusi, aturan ini juga memberi jaminan penggunaan hak atas tanah di IKN yang lebih panjang bagi pelaku usaha. Dimana hak guna usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima), dan bahkan bisa diperpanjang. 

Selanjutnya hak guna bangunan (HGB) untuk lahan di IKN bisa diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun. Sementara untuk hak pakai diberi untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua.

Pelaku Usaha Pelopor

Lebih lanjut dalam Perpres 75/2024 disebutkan bahwa Kepala Otorita IKN dapat menetapkan Pelaku Usaha pelopor dalam rangka investasi yang bersumber dari sumber lain yang sah. 

Pelaku usaha pelopor ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndangundangan untuk percepatan pembangunan IKN secara berdampingan dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

Selain itu, untuk percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial yang bersumber dari sumber lain yang sah dapat dilakukan dengan pengadaan melalui penunjukan langsung terhadap Pelaku
Usaha.