Peretasan PDN Bisa Mengganggu Layanan Penerbangan Indonesia? Begini Kata Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sigit Hani Hadiyanto, angkat bicara mengenai kondisi layanan penerbangan Tanah Air di tengah gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas.

Sigit Hani Hadiyanto menyampaikan bahwa terganggunya PDN tidak membuat layanan Kemenhub mengalami gangguan, termasuk di layanan penerbangan.

"Kalau kami sentralnya kan di Pusdatin, Pusat Data Informasi dan sejauh ini memang tidak teridentifikasi ada yang kemudian mengganggu pelayanan di Kementerian Penghubungan," kata Sigit dikutip dari Antara, Selasa (3/7/2024).

Kendati demikian, Sigit menyampaikan pihaknya bersama Pusdatin sampai saat ini terus melakukan analisis guna mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu layanan di Kemenhub.

Dia menyebutkan, Pusdatin tetap melakukan langkah-langkah antisipasi yakni analisis forensik ke beberapa sumber (source) untuk memastikan bahwa memang tidak ada kebocoran yang terkait dengan PDN.

"Dan memang sudah ada penyataan dari Staf Khusus Bidang Humas (Kemenhub) Ibu Adita Irawati bahwa memang tidak ada dampak dari kejadian kemarin terhadap data atau informasi yang ada di Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Selain itu, Sigit mengungkapkan bahwa gangguan yang terjadi di PDN juga tidak berdampak terhadap layanan navigasi pesawat terbang.

Ia memastikan layanan penerbangan masih dapat berjalan aman dan normal seperti biasa.

"Iya tidak. Walaupun kembali kami tetap menyampaikan bahwa menyadari hal itu, Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah antisipasi," kata Sigit.

Sebelumnya, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Setiap 'tenant' atau kementerian juga harus memiliki 'backup', ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada 'back up'," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan.

Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.