Media Asing Ramai-Ramai Soroti Polemik IKN, Mundurnya Pejabat hingga Lesunya Investasi dan Deforestasi Diungkit-ungkit

Jakarta, tvOnenews.com -  Sejumlah media asing menyoroti beberapa hal mengejutkan mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, belakangan ini.

Sorotan beberapa media asing tersebut utamanya terkait pada masalah mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menjelang momen peresmian yang rencananya akan berlangsung Agustus mendatang.

Salah satunya terlihat dari pemberitaan AFP yang disadur oleh beberapa media asing pada Rabu (5/6/2024), dengan tulisan berjudul "Indonesia replaces new capital chief weeks before opening".

"Presiden Indonesia telah mengganti kepala ibu kota negara yang baru, dalam sebuah perombakan yang mengejutkan hanya beberapa minggu sebelum proyek kontroversial senilai US$32 miliar tersebut resmi dibuka di pulau Kalimantan," tulis AFP yang juga dilansir oleh media Filipina, Inquirer.

"Ibu kota negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini secara resmi akan dipindahkan pada bulan Agustus dari Jakarta yang macet dan tenggelam ke kota yang direncanakan, yaitu Nusantara," lanjut media asing menyinggung upacara dan pemindahan Ibu Kota.

Tak hanya soal mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Pimpinan Otorita IKN, media asing juga menyorot soal sedikitnya investasi yang masuk di IKN.

"Proyek warisan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir masa jabatannya terhambat oleh kurangnya investasi asing, sengketa tanah, dan penundaan," muatnya.

Agregator berita Aussiedlerbote yang juga melansir isu IKN juga menuliskan bahwa Ibu Kota baru Indonesia tersebut juga masih menghadapi berbagai kritik lingkungan.

"Para pemerhati lingkungan khawatir bahwa kota baru ini dapat berkontribusi pada deforestasi di salah satu wilayah hutan hujan tropis terbesar di dunia," kata media tersebut.

"Pemerintah Indonesia menargetkan 1,9 juta orang tinggal di Nusantara pada tahun 2045, yang membawa gelombang aktivitas manusia dan industri ke jantung Kalimantan."

"Ribuan pegawai negeri diperkirakan akan pindah ke kota ini pada bulan September untuk mulai bekerja, namun rencana Jakarta telah tertunda beberapa bulan karena lambatnya pembangunan," tulisnya.

Pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN memang menuai reaksi masyarakat yang mempertanyakan masalah apa yang sebenarnya terjadi.

Bantahan Luhut Binsar Pandjaitan

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kegaduhan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) buntut mundurnya dua pejabat Otorita IKN.

Dia membantah bahwa proses pembangunan IKN bermasalah. Menurutnya, mundurnya dua pejabat Otorita IKN itu karena ada masalah pada pejabat tersebut.

“Mengenai IKN, IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi anunya, pimpinannya,” kata Luhut saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Dia juga membantah belum ada investasi yang masuk ke IKN. Dia menegaskan investasi dan pembangunan IKN tidak ada hambatan.

“Jadi kalau orang bilang, tidak ada, investasi pembangunan semua jalan, ya ada yang lambat sana-sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini,” beber Luhut.

Luhut lantas menilai bahwa penunjukkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala Otorita IKN adalah pilihan yang tepat.

“Overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota, apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR. Beliau sangat tepat,” jelasnya.

Diketahui, pengunduran diri Bambang dan Dhony itu diumumkan pada 3 Juni 2024. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR-BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. (rpi)