Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua sertifikat hak pengelolaan (HPL) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Medan, Sumatera Utara.

Sertifikat tersebut atas lahan yang sebelumnya menjadi sengketa dengan perusahaan swasta PT Arga Citra Kharisma sejak lebih dari 40 tahun silam.

“Baru saja kami menyerahkan sertifikat HPL atau hak pengelolaan kepada PT KAI. Ada dua sertifikat berkedudukan di Kota Medan," kata AHY di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

"Permasalahan lahan milik PT KAI di Kota Medan ini sudah berlangsung lama sekali bahkan dari Pak Dirut (KAI) tadi menyampaikan sejak tahun 1982 sebetulnya sudah bermasalah. Kemudian di tahun 2011, artinya 13 tahun yang lalu sudah masuk ke pengadilan,” imbuhnya.

Menurut Menteri ATR, sengketa lahan antara PT KAI dan pihak swasta di Medan berlarut-larut karena permasalahan yang begitu kompleks.

Namun, sengketa itu berhasil ditangani atas kerja keras dan ikhtiar berbagai pihak termasuk Kementerian ATR/BPN.

Ia juga mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Sumatera Utara terutama Kantor Pertanahan Medan, serta pemerintah setempat yang telah bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan PT KAI untuk bisa menuntaskan salah satu sengketa lahan yang berlokasi strategis.

“Lokasinya sangat strategis dan dengan ini maka Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyelamatkan aset negara dan ini juga seiring dengan apa yang telah disediakan oleh PT KAI karena kita tahu PT KAI sebagai salah satu BUMN yang usianya sudah panjang sehingga aset-asetnya pun begitu banyak,” tutur Menteri ATR.

Menteri ATR juga mengatakan dengan mengamankan aset-aset milik PT KAI maka akan bisa berkontribusi secara langsung dan tidak langsung bagi pendapatan negara.

“Semoga apa yang telah diterima tadi (sertifikat HPL) menjadi sesuatu yang baik, juga produktif meningkatkan ekonomi value dari apa yang segera dilakukan dan jalankan PT KAI,” ucap AHY.

Selain itu, Menteri ATR berharap PT KAI juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya khususnya Pemerintah Kota Medan, pemerintah provinsi, dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan aset-aset yang telah berbadan hukum untuk membawa kebaikan dan kemajuan terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.