Hati - Hati! Ada Aturan Baru Pertamina Mulai 1 Juni 2024, Untuk Membeli Elpiji 3 Kilogram Warga Wajib Mebawa KTP

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah kembali merilis aturan baru terkait LPG atau elpiji 3 kilogram. Untuk menghindari penyalahgunaan elpiji bersubsidi ini, konsumen wajib menunjukkan identitas atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) saat membeli elpiji 3 kilogram. 

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyebutkan aturan baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2024 mendatang. Ketentuan menunjukkan KTP saat membeli elpiji ini dilakukan untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

“Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya, pada saat akan melakukan pembelian elpiji 3 kilogram, itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP,” kata Riva Siahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Riva Siahaan  mengatakan bahwa seluruh agen distribusi telah melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian dan mencatat dalam aplikasi atau sebuah sistem yang disebut Merchant Application atau MAP.

Dia menyebutkan aturan baru ini akan mulai diterapkan pada 253.365 pangkalan aktif menyalurkan elpiji 3 kg pada April 2024. Dari keseluruhan pangkalan tersebut, sebesar 98,8 persen telah melakukan pencatatan minimal satu kali pada Maret 2024.

“Update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya,” kata Riva Siahaan .

Baca Juga

Hari Perempuan Internasional, Pertamina Patra Niaga Perkuat TJSL Lewat Pemberdayaan Ratusan Perempuan di 49 Wilayah

Bahkan, sebanyak 221.615 pangkalan atau 88 persen pangkalan, menurut Riva Siahaan, telah melakukan pencatatan transaksi sebesar 100 persen realisasi penyaluran pada Maret 2024.

“Secara juta tabung, itu sampai 30 April, 98 persen transaksi itu sudah dicatatkan ke dalam merchant application,” jelasnya.

Sudah Ada 41,8 Juta NIK

Melalui proses pencatatan ini, Riva Siahaan  mengatakan, sudah ada 41,8 juta NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang mendaftar di subsidi tepat elpiji. Dari total warga yang mendaftar, sekitar 85,9 persen diantaranya, atau sekitar 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga.

Selain sektor rumah tangg, Riva Siahaan menyebut terdapat sektor usaha mikro sebanyak 5,8 juta NIK, diikuti pengecer sebanyak 70,3 ribu NIK, nelayan sasaran sebanyak 29,6 ribu NIK, dan petani sasaran sebanyak 12,8 ribu NIK.

Riva menjelaskan bahwa jumlah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari–April 2024. (ant)