Menko Perekonomian Sebut Investasi Tidak Memiliki Bendera, Mulai Dari Freeport, China dan Jepang Bisa Masuk ke Indonesia

Lebih lanjut Airlangga Hartarto tidak menganggap pembatasan perdagangan nikel menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Menurut dia, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. 

"Pemberlakukan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global. Dengan begitu, Indonesia dapat membawa nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia," jelas Airlangga Hartarto.

Terkait negosiasi dengan Uni Eropa, Menko Perekonomian ini mengungkapkan bahwa Indonesia ingin diperlakukan secara adil. Hal ini melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia secara berbeda, misalnya dengan Vietnam dan Thailand. 

"Negosiasi IEU CEPA (Kesepakatan Perdagangan Indonesia - Uni Eropa) tak kunjung usai dalam 7 tahun terakhir. Padahal Indonesia memiliki peran besar dalam tatanan perekonomian dunia. Indonesia tidak mau menunggu terlalu lama," katanya.

Kepada media Jerman, Airlangga Hartart menyebut Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16. Jika di tahun 2045 nanti jumlah penduduknya sekitar 320 juta orang dengan PDB sebesar 30.000 dolar AS per kapita, berarti Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian sejumlah 9 triliun dolar AS. 

“Saat ini Jerman memiliki ekonomi sekitar 4 triliun dolar AS. Jadi anda bisa membandingkan seberapa besar Indonesia di 2045 nanti," kata Airlangga Hartarto. (hsb)