Jakarta, tvOnenews.com - Perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) PT Multi Hanna Kreasindo Tbk sukses mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sempat dibuka anjlok, saham berkode emiten MHKI ini kembali di teritori positif pada perdagangan Selasa (16/4/2024).

Listing atau pencatatan saham perdana MHKI ini dilakukan di tengah gejolak bursa domestik dan global, akibat memanasnya situasi di Timur Tengah, menyusul konflik Iran - Israel.

Sesaat setelah dibuka, saham MHKI sempat anjlok hingga 10 persen, dari harga IPO di level Rp160 per saham, ke level Rp144 per saham. Namun, saham MHKI kemudian rebound dan berbalik menguat 5,62 persen hingga ke level Rp169 per saham, menjelang penutupan perdagangan sesi I. 

Dalam penawaran saham perdananya, MHKI melepas sebanyak 750 juta saham. Dengan harga IPO di level Rp160 per saham, maka perusahaan ini akan mendapat dana segar sebesar Rp120 miliar.

Dengan total saham beredar mencapai 3,75 miliar saham, maka total nilai kapitalisasi pasar MHKI pada saat IPO mencapai Rp600 miliar rupiah. 

Dalam IPO ini, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tercatat sebagai satu - satunya perusahaan efek penjamin emisi, atau underwriter. 

Rencana Ekspansi

Setelah melepas saham perdana di BEI, manajemen MHKI mengaku akan terus melakukan ekspansi usahanya di bidang pengelolaan limbah B3. Berpengalaman 19 tahun di bidang pengelolaan limbah, saat ini perusahaan telah memiliki beberapa pelanggan utama seperti Kementerian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Panasonic, Chandra Asri, hingga Mitshubishi Chemical.

"Kami telah konsisten dan berkomitmen untuk mencarikan jalan keluar bagi sejumlah perusahaan dalam mengatasi persoalan limbah proses produksi," kata Direktur Utama PT Multi Hanna Kreasindo Tbk Shahabuddin di Jakarta, Selasa.

Rencananya, sekitar 60 persen dari dana IPO akan digunakan MHKI untuk pembangunan pabrik dan kantor, beserta alat penunjang lainnya. Pabrik dan kantor baru ini akan dibangun di Lamongan, Jawa Timur, di luar pabrik yang ada di Bekasi Jawa Barat.

Sedangkan sisanya sekitar 40 persen akan digunakan untuk belanja modal di kantor pusat, termasuk untuk pembelian 15 unit truk, dan pembelian peralatan mesin.