Luhut Baru Sadar Ada SIMBARA, Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dkk yang Garong Rp271 Triliun jadi Pelajaran untuk Bikin Sistem Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp271 triliun.

Suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, menjadi salah satu dari 16 tersangka dalam kasus megakorupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tersebut.

Kasus korupsi besar yang kini menjadi sorotan publik tersebut, ternyata baru menyadarkan negara akan pentingnya sistem informasi yang mengawal transparansi dan segala aktivitas pertambangan.

Luhut Binsar Pandjaitan secara langsung terpancing untuk memberikan komentar. Selain menyayangkan, Luhut menyadari bahwa Ia mengakui, tata niaga industri timah Indonesia saat belum tersistem secara digital layaknya industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM sebenarnya sudah memiliki Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga atau SIMBARA.

"Rencananya, di tahun ini, nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam SIMBARA," ujar Luhut di media sosial miliknya pada Kamis (4/4/2023).

Baca Juga

Imbas Kasus Korupsi Importasi Barang di Bea Cukai, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Impor

SIMBARA memungkinkan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan, dapat diawasi berbagai pihak.

Jika data terkait timah dan hasil tambang lainnya sudah diintegrasikan ke SIMBARA, maka bahkan seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar hingga proses perizinan tambang dapat diawasi.

Tak hanya itu, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa dipantau secara realtime oleh lintas Kementerian dan Lembaga.

"Saya berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya, sesuai arahan dari Presiden Jokowi terkait penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan," terang Menko Luhut. 

Jejak Terungkapnya Korupsi Timah

Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana pertama kali bicara mengenai kasus ini pada Selasa, 17 Oktober 2023.

Saat itu Kapuspenkum mengatakan penyidik Jampidsus sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan di tiga lokasi yang berada di Bangka.