Ada Potensi Pemborosan Tata Kelola Kelapa Sawit, Menko Marves Luhut Bakal Kejar Anggaran Rp172 T untuk Masuk Kas Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya mengejar anggaran Rp172 triliun yang berpotensi terjadi pemborosan dalam tata kelola kelapa sawit.

Menurutnya, inefisiensi kelapa sawit itu bisa dihindari, sehingga bakal ditarik masuk kas negara.

"Kami lihat itu dari audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi banyak yang belum efisien, misalnya kelapa sawit di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Luhut pada penutupan Business Matching 2024 di Denpasar, Kamis (7/3/2024).

Luhut menekankan pihaknya bakal segara mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait soal inefisiensi itu diperkirakan muncil, karena adanya regulasi yang terhambat.

Dia mengatakan pihaknya juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Jokowi soal situasi di lapangan tersebut.

"Saya lapor kepada Bapak Presiden misalnya ada satu peraturan di kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," jelasnya.

Selain itu, Luhut meminta agar regulasi itu bisa terjadi harmonisasi sehingga tidak ada aturan tumpang tindih dan saling menghambat pembangunan, terutama sektor kelapa sawit.

Luhut menerangkan sesuai arahan Presiden Jokowi, harmonisasi regulasi juga perlu mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien.

Menko Marves menyakini tidak efisien itu juga terjadi di sejumlah instansi di tanah air yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, ini bukan perasaan, melainkan data perlu diperbaiki sehingga budget yang dikeluarkan Kementerian Keuangan itu tidak sekedar habis, tapi harus ada hasil yang sesuai dengan yang diberikan pemerintah," imbuhnya.

Luhut mengaku mendapatkan laporan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyebutkan masih terjadi inefisiensi belanja anggaran negara salah satunya di sektor sawit agar tidak sekedar habis tapi ditekankan kualitas dan efisien.

Oleh karena itu, dia mengatakan selain mengaudit, BPKP bisa membuat rincian kementerian/lembaga yang penggunaan anggarannya yang tidak efisien.

"Selama ini kami buat (anggaran) tapi kami tidak tahu hasil itu sesuai tidak dengan uang yang dikeluarkan," tukasnya.(ant/lpk)