APBN 2024 Upayakan Dorong Kelancaran Logistik, Ini Goalnya…

Jakarta, tvonenews.com – Data Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia (World Bank/WB) menempatkan kinerja logistik Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0. Biaya logistik nasional pun masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Oleh karenanya, APBN 2024 memberikan dorongan pada kelancaran logistik. Ini tercermin dari belanja infrastruktur pada APBN 2024 mencapai Rp422,7 triliun. 

Arah kebijakan infrastruktur di antaranya adalah untuk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan). 

Selain itu juga untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, serta pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital.

Penguatan konektivitas & transportasi serta infrastruktur TIK, erat kaitannya dengan kinerja logistik. Pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan diperkuat dengan penyediaan titik akses internet hingga Digital Broadcasting System (DBS). 

Pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimaksimalkan dengan pelaksanaan National Logistics Ecosystem (NLE).

NLE Memaksimalkan Fungsi APBN

NLE merupakan salah satu langkah strategis pemerintah menghadapi tantangan kinerja logistik sebagaimana Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020. Agus melihat pula NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik hulu ke hilir, dengan kolaborasi Kementerian/Lembaga (K/L), perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

“Kolaborasi digital dalam satu platform (NLE), akan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antar pulau,” kata Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Agus Rofiudin.

NLE menyederhanakan proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, mengolaborasi sistem layanan logistik swasta baik domestik maupun internasional, memudahkan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik, dan penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Kondisi tersebut dimungkinkan dengan konsep dasar NLE yang terdiri 4 pilar, yaitu:
1. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah dan swasta.
2. Kolaborasi platform logistik
3. Kemudahan pembayaran, dengan skema single billing.
4. Penataan tata ruang, dengan penerapan kebijakan yang membuat pergerakan barang lebih efisien.

Terobosan NLE berupa layanan Sistem Pelayanan Online Satu Pintu alias Single Submission (SSm), yang terus dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW). Layanan seperti SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC/SSm Pabean Karantina) berhasil memangkas tahapan proses bisnis, mengurangi proses repetisi dan duplikasi dengan satu kali submission, serta mempermudah pengurusan layanan logistik pemerintahan.