Jokowi Bicara Penjajahan dan Kolonialisme, Data 123 Juta Warga Indonesia Terkumpul Hanya Hitungan Bulan

Jakarta, tvonenews.com - Presiden Joko Widodo geram ada aplikasi yang memiliki data dari 123 juta pengguna warga Indonesia yang dikumpulkan hanya dalam hitungan bulan. Jokowi-pun mengungkit bahwa Indonesia sudah terjajah oleh kolonialisme gaya baru.

Jokowi pun minta agar ada perlawanan terhadap kolonialisme gaya baru ini dan merumuskan strategi dan visi yang taktis dalam menyikapi dinamika global yang begitu cepat berubah.

Sang presiden tegas mengingatkan agar jangan sampai Indonesia terkena kolonialisme modern, karena ketergantungan dari barang impor murah yang dijual di platform e-Commerce.

"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya kena penjajah modern, jangan juga kita mau kena kolonialisme modern itu, terjajah ekonomi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), di Istana Negara baru-baru ini.

Jokowi mengungkapkan banyak barang impor yang dijual sangat murah di e-Commerce, contohnya baju seharga Rp5.000. Baju tersebut merupakan barang hasil jual rugi atau "predatory pricing" yang perlu hati-hati untuk disikapi.

"Mungkin awal-awal masih Rp5.000, begitu sudah masuk beli ini baru dinaikkan Rp500 juta mau apa? Karena sudah ketergantungan di situ," kata Jokowi.

Presiden menyampaikan bahwa 123 juta orang Indonesia sudah menjadi pengguna aplikasi dengan pembelian yang sangat masif.

Namun di sisi lain, Presiden mewanti-wanti agar jangan sampai Indonesia hanya menjadi konsumen dalam perdagangan digital tersebut. Apalagi jika 90 persen barang yang dijual merupakan barang impor, bukan produk lokal dari UMKM.

Menurut Jokowi, ada pihak yang mulai menguasai data dan perilaku konsumen dari penjualan dengan metode "predatory pricing" tersebut.

Oleh sebab itu, Presiden meminta warga Indonesia bisa menjadi produsen yang bisa menjual barang produksi sendiri di e-Commerce tersebut, bahkan bisa menembus pasar ekspor ke negara-negara Asia Tenggara.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk melindungi kedaulatan digital melalui regulasi yang bisa mempertahankan kandungan dalam negeri.

"Jaga betul namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya. Nanti bisa menyangkut politik," kata Jokowi.