Di Tengah Ancaman Resesi Global, Praktisi Keuangan Beri Rekomendasi untuk Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Resesi ekonomi global diperkirakan akan datang pada tahun 2023. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, APBN menjadi instrumen yang dapat diandalkan ketika menghadapi berbagai macam ancaman, seperti pandemi, harga minyak dan pangan yang melonjak.

Pengamat dan praktisi keuangan, Gema Goeyardi memberikan gambaran rekomendasi untuk pemerintah Indonesia apabila seandainya terjadi perlambatan ekonomi. 

Pertama menurutnya adalah ekspor Indonesia harus mendapatkan insentif seperti tax holiday untuk para eksportir agar surplus ekonomi kita tetap terjaga.

"Dan produktivity untuk terus kita bisa mendapatkan income melalui ekspor bisa tetap dimainkan dengan baik," katanya, Senin (8/5/2023).

Kedua adalah perizinan ekspor harus dipermudah. Ia meminta pemerintah harus benar-benar fokus untuk memberantas korupsi dan budaya birokrasi yang berbelit-belit di ranah ekspor. Ketiga pasar domestik Indonesia harus kuat.

"Oleh karena itu penguatan di sektor home industri maupun UMKM itu harus digalakkan. Kalau Pemerintah perlu memberikan insentif, berikanlah. Karena ini akan sangat penting sekali di dalam memperlancar domestic spending maupun pertumbuhan ekonomi per provinsi ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia," ungkapnya.

Keempat pemerintah harus fokus agar harga BBM jangan naik lagi.

"Pemerintah harus pintar-pintar untuk cutting budget untuk beberapa proyek-proyek  yang masih jangka panjang dan tidak relevan dengan ancaman Global crisis," kata Gema.

Kelima menurut Gema soal utang. Sebisa mungkin pemerintah harus menahan laju pertumbuhan utang luar negeri. Keenam bagaimana kita menciptakan devisa melalui pariwisata, Ketujuh kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada impor pangan. 

Ke delapan adalah dukungan terhadap program hilirisasi sumber daya alam Indonesia dan ke sembilan masyarakat juga harus terus mendukung pemerintah.

"Bukan dengan cacian, Bullyan, nyinyir dan seterusnya bahwa apabila pemerintah mengundang investor asing masuk ke Indonesia itu bukan kita pro asing," ucapnya. (ebs)