Jokowi Minta Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Pada 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

"Bapak Presiden memerintahkan kepada kita, terutama di Kemenko PMK meminta tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, yaitu 6 tahun lebih cepat dari target agenda (SDGs)," katanya saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan forum Pengetahuan ASCC di Nusa Dua, Provinsi Bali, Minggu (7/5/2023).

Ia mengatakan sebagaimana Instruksi Presiden No.4/2022 bahwa kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah.

"Hal ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak layak huni, terbatasnya akses ekonomi dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak," tuturnya.

Guna mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Muhadjir menyampaikan setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagaimana yang diperintahkan Presiden RI.

"Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74 persen turun 0,3 persen dari 2,04 persen di Maret 2022.

Muhadjir juga mengatakan dua program Indonesia dalam memberantas kemiskinan ekstem adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah.

Pembangunan infrastruktur tak hanya berkutat kepada program infrastruktur besar.

"Pemerintah juga punya perhatian sangat tinggi terhadap upaya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat bawah, yaitu mencakup jaringan komunikasi, jaringan transportasi di tingkat paling bawah, pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi, kemudian diperkuat dengan pembangunan posyandu dan puskesmas yang representatif," paparnya.

Ia berharap target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai. Diakui, target itu terbilang sulit mengingat masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau.