Pedagang Baju Bekas Impor Sementara Ikuti Kebijakan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Koordinator Pedagang Pakaian Bekas Pasar Senen, Rifai Silalahi mengatakan hasil pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki adalah pedagang diminta habiskan stok terlebih dahulu.

"Kita dikasih solusi untuk menghabiskan barang yang ada sambil kita bertemu lagi untuk menindaklanjuti kelanjutannya seperti apa," kata Rifai, di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).

Secara sadar, Rifai mengaku bahwa para pedagang pakaian bekas di Pasar Senen telah melanggar aturan karena pakaian tersebut diambil dari pasokan impor ilegal yang tidak jelas asal-usulnya.

"Cuma karena ini melanggar aturan (jual pakaian bekas), nanti kita tinggal diajak diskusi lagi. Untuk sementara kita puas (hasil diskusi)," tuturnya.

Kemudian pemerintah memberikan solusi agar para pedagang pakaian bekas ini beralih menjual pakaian produk buatan lokal. Rifai sendiri mewakili para pedagang Pasar Senen, menerima masukan pemerintah sembari mencari jalan keluar yang lebih pasti.

"Untuk sementara kita terima apa yang jadi masukan pemerintah dan bagian pemerintah menerima masukan dari kita. Nanti kita cari solusi, intinya kita akan ada pertemuan intens selain hari ini," pungkasnya.

Pria keturunan suku Batak ini pun tidak dapat menjamin stok pakaian bekas para pedagang akan habis dalam waktu berapa lama karena setiap orang memiliki stok yang berbeda. 

Hingga berita ini naik, masih belum jelas solusi apa yang diberikan oleh pemerintah terkait dihentikannya budaya thrifting atau menjual pakaian bekas. 

Pemerintah juga belum memberi jaminan apa pun apabila stok pakaian pedagang sudah habis, lantas harus berbuat apa. Disarankan untuk beralih ke produk lokal tetapi hanya sekadar saran.

Sementara balepressed yang disita oleh pemerintah dari gudang Pasar Senen sebanyak 513 balepressed dipastikan tidak dikembalikan kepada pedagang karena disita langsung oleh aparat penegak hukum. (ags/ebs)