Majelis Hakim PHI Yogyakarta Menangkan Gugatan Pekerja Korban PHK

Yogyakarta, DIY - Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta menghukum PT Griya Asri Abadi atau Grand Quality hotel untuk membayar kompensasi senilai Rp719 juta lebih kepada 38 pekerja.

Sebelumnya para pekerja hotel di Yogyakarta tersebut dipecat secara sepihak akibat pandemi Covid-19. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang vonis yang diselenggarakan pada Senin (6/6/2022).

Dalam perkara tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Cokro Hendro Mukti, memberikan pertimbangan jika putusnya hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 164 ayat (1) yaitu Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa.

Tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Bergulirnya perselisihan hubungan industrial ini terjadi sejak 2 April 2020 dengan menghentikan kegiatan operasional hotel akibat pendemi covid 19. Tidak hanya itu, sejak bulan April 2020 pihak perusahaan tidak lagi membayar upah para pekerja. Hal ini dilakukan tanpa musyawarah dan perundingan dengan pihak pekerja.

Serangkaian perundingan telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan. Pihak pekerja akhirnya menempuh jalur hukum ke pengadilan hubungan industrial Jogja dan perkara ini terdaftar dalam perkara nomor 80/Pdt. Sus-PHI/2021/PN.Yyk.

Astuti salah satu pekerja yang dirumahkan mengapresiasi putusan majelis hakim itu. Menurutnya pekerja berhak atas pesangon, apalagi perumahan karyawan dilakukan secara sepihak. "Kami mohon empati bukan simpati lagi dari pihak hotel karena kita kan dapat PHK sepihak itu seperti apa dengan kondisi Covid-19," katanya, Rabu (8/6/2022).

Dia mengatakan, kondisi tersebut tentu berat bagi para pekerja. Tidak semua tempat membutuhkan pekerja saat kondisi pandemi Covid-19. Pekerja yang dirumahkan pun harus kerja serabutan untuk mencari nafkah.

"Kami punya anak dan keluarga dan itu harus bertahan bagaimana pun caranya tidak ada suport dana apapun dari pengusaha. Makanya wajar saja kita menuntut hak," imbuhnya.

Kuasa hukum pekerja, Arif Faruk menyebut, 38 pekerja tersebut merupakan bagian dari total 168 pekerja yang dirumahkan.

Baca Juga

UU PPRT Akhirnya Disahkan, Pekerja Rumah Tangga Kini Berstatus Formal

"Harapan kami dengan putusan itu melalui kuasa hukumnya bisa membayarkan hak para pekerja. Selama ini memang belum ada tindak lanjut," ungkapnya. (Nur/Buz)