Titik Soeharto Desak Pemerintah Ungkap Nama 12 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatera

Yogyakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI, Titiek Soeharto mendesak pemerintah bersikap lebih transparan dengan segera mengungkap identitas 12 perusahaan yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir di Sumatera. Hal ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. 

"Saya minta (pengungkapan 12 perusahaan pemicu banjir di Aceh - Sumatera) bisa transparan agar masyarakat bisa melihat juga," tegas Titiek saat ditemui seusai bimtek dalam rangkaian Hakordia 2025 di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Diketahui, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disebut telah menyegel empat subyek hukum dari 12 perusahaan yang diduga merusak hutan hingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut.

Titiek mengatakan, Komisi IV DPR RI tengah bersiap untuk menunjuk ketua panitia kerja (panja) terkait pengusutan kerusakan hutan.

"Panja kan komisi IV kita bekerja semuanya. Tinggal ditunjuk salah satu ketua siapa. (Sekarang ini ketua panja) belum ada," ucapnya.

Pasca insiden ini, pihaknya turut mendesak pemerintah mengevaluasi izinan penebangan hutan secara total.

Baca Juga

Senasib dengan Band Sukatani? Album Punk Rock 'Cita-citaku (Ga Jadi Polisi) Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran

"(Perizinan kehutanan) ya harus dievaluasi total," kata Titiek.

Pengawasan donasi 

Pasca bencana tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi penyaluran bantuan di Sumatera agar tidak disalahgunakan. KPK disebut akan mengerahkan deputi terkait untuk melaksanakannya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, upaya pengawasan dilakukan agar penyaluran donasi tidak menyimpang.

"Nanti kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu. Apakah ada korupsi atau mungkin ada pencegahan untuk bekerjasama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya donasi dari masyarakat," kata Setyo.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto berharap tidak ada penyimpangan dalam penyaluran donasi ini.

"Mudah-mudahan petugas-petugas yang di lapangan melakukan tugasnya dengan baik. Saya yakin kita semuanya prihatin tidak ada yang mengkorupsi bantuan ini," ucap Titiek.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (8/12/2025), sebanyak 961 jiwa dilaporkan meninggal dunia dalam insiden banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sementarda, korban hilang tercatat 291 jiwa dan lima ribu jiwa terluka. (scp/buz)