Berbekal Surat dari DPRD DIY ,Ratusan UMKM Terdampak Covid 19 Minta Perbankan Tidak Lakukan Penyitaan Aset Jaminan

Bantul, tvOnenews.com - Ratusan  pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Komunitas UMKM DIY saat ini dibayang - bayang ancaman pelelangan dan penyitaan aset jaminan UMKM.

Berbagai langkah telah ditempuh agar kredit para UMKM yang macet akibat bencana Covid 19 diberi kemudahaan dan keringanan.  

Bidang Pendampingan Komunitas UMKM DIY, Waljito mengatakan beberapa upaya telah dilakukan agar ratusan UMKM di DIY yang terdampak Covid 19 mendapatkan perlakukan khusus dalam menyelesaikan kreditnya yang macet karena usahanya mengalami kesulitan saat Covid 19.

Terakhir, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dan menyampaikan kondisi pelaku UMKM DIY terdampak Covid 19 yang saat ini dibawah bayang - bayang ancaman penyitaan dan lelang terkait dengan kredit macet.

" Ketidakmampuan kami para UMKM terdampak Covid 19 ini benar- enar karena bencana pandemi Covid 19. Tidak ada niat kami untuk ngemplang tidak ingin membayar, tetapi karena rentetan dampak Covid-19 yang melanda pada beberapa tahun lalu," ungkap Waljito saat  memberikan keterangan pers di  Banguntapan, Kabupaten Bantul, Selasa (7/10/2025).

Ketua Umum Komunitas UMKM DIY, Prasetyo Atmosutidjo menambahkan, pihaknya telah menyampaikan berbagai aspirasi kepada DPRD DIY pada 26 September 2025.

"Ada sembilan tuntutan yang disampaikan oleh Komunitas UMKM DIY kepada DPRD DIY. Semua tuntutan kami direspon dengan baik oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi beserta jajarannya." ungkap  Prasetyo.

"Kami punya sembilan tuntutan dan itu semua sudah disetujui oleh ketua DPRD DIY bapak Nuryadi dan jajarannya. Semuanya setuju bahwa ini perlu diperjuangkan. Karena UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian bangsa dan di Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta sebagian besar iadalah UMKM," tuturnya.

Prasetyo menegaskan DPRD DIY telah mengeluarkan surat resmi yang isinya agar lembaga keuangan bank maupun non bank tidak melakukan pelelangan dan penyitaan aset jaminan UMKM DIY yang terdampak  Covid 19 berdasarkan data yang ada di Komunitas UMKM DIY.

" Kami komunitas UMKM DIY meminta agar lembaga keuangan Bank maupun non Bank menjalan isi surat DPRD DIY yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi yang mewakili jutaan rakyat Yogyakarta," tegas Prasetyo.

Saat ini, imbuh Prasetyo,  ada sekitar 519 pelaku UMKM korban Covid 19  yang terdata mengalami permasalahan kredit macet. Ancaman sita dan lelang aset dari perbankan pun menghantui para pelaku usaha.

Ia menyebutkan, pemerintah sebenarnya memiliki dasar hukum untuk melindungi UMKM yang terdampak Covid-19. Di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengatur tentang Penghapusan Piutang Macet.

" Namun kebijakan itu belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM korban Covid-19. Mestinya UU bisa memberikan perlindungan untuk UMKM.  Kami meminta agar perlakukan UMKM korban pandemi Covid 19 jangan seperti kondisi normal, karena perlu perlakuan khusus," pungkasnya. (ssn/buz)