Hampir 70 Persen dari 374 SDN di Sleman Perlu Renovasi, 88 Sekolah Direhab Tahun Ini

Sleman, tvOnenews.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyebut, hampir 70 persen dari 374 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar di 17 kapanewon perlu dilakukan renovasi. Tahun ini, proses rehab menyasar 88 sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto menyampaikan bahwa bangunan SDN di Sleman rupanya warisan sejak zaman Instruksi Presiden (Inpres). 

Karena itu, perlu adanya perbaikan karena menyangkut keselamatan dan keamanan siswa selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. 

"Tahun ini, ada sekitar 88 sekolah yang direnovasi. Terdiri dari 69 sekolah dari APBD Murni dan 19 sekolah diusulkan pakai anggaran beban," kata Sri Adi kepada awak media, Jumat (16/5/2025).

Untuk renovasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memakai konsep pemerataan bukan penuntasan. Hal ini mengingat terbatasnya anggaran yang ada.

"Kalau penuntasan 1 sekolah misalnya butuh Rp 1,5 Miliar. Sedangkan, anggarannya terbatas dan yang minta (renovasi) banyak. Akhirnya hanya rehab 2 ruang kelas, rehab 3 ruang kelas," tuturnya.

"Karena anggaran terbatas, kita konsepnya masih pemerataan. Di sebuah SD, (renovasi) belum tuntas benar," sambung Sri Adi.

Selain itu, langkah ini sebagai bentuk antisipasi agar insiden ambrolnya atap ruangan kelas seperti yang terjadi di SDN Kledokan pada 4 Mei 2025 lalu tidak kembali terulang.

Sementara, jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) ada 54 sekolah yang butuh renovasi. Namun, belum mendesak ketimbang SDN.

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selalu mengingatkan setiap satuan pendidikan (satpen) untuk memperbarui kondisi sarana prasarana (sarpras) pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta melalui surat edaran sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Data-data tersebut diinput ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan cermat, teliti dan faktual secara berkala dan jujur.

"Kenapa jujur ? karena satpen mengisinya itu (kondisi) rusak, kadang tidak dibilang rusak. Tidak punya ruang perpustakaan hanya disekat, tapi dibilang punya ruang perpus untuk tujuan akreditasi," ucap Sri Adi. (scp/gol)