Bupati Sleman Tetap Berangkat Retret ke Magelang Meski Diusung PDI Perjuangan, Ini Alasannya

Sleman, tvOnenews.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan melakukan retret di Angkatan Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Terkait hal tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya tetap mengikuti pembekalan meski dirinya diusung oleh PDI Perjuangan.

"Saya tetap berangkat," katanya saat ditemui di pendopo Kantor Bupati Sleman, Jumat (21/2/2025).

Hal dikarenakan saat Pemilu 2024, Harda bersama wakilnya Danang Maharsa diusung oleh tujuh partai di Parlemen meliputi PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PKS, Partai Nasdem, PPP dan Partai Gerindra. Serta, lima partai non parlemen lainnya.

Sebelum berangkat retret pada hari ini, Harda mengaku telah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan terkait instruksi ini.

"Sampun (komunikasi dengan PDI Perjuangan) dan boleh ndak ada masalah," ucapnya.

Selepas acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Sleman pada hari ini, dirinya langsung berangkat menuju Magelang.

"Ini saya langsung berangkat naik mobil," ujar Harda.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum PDI Perjuangan. Mengingat, dirinya merupakan kader partai bergambar banteng tersebut.

"Kalau saya pasti nanti menunggu arahan instruksi dari bu Mega terkait surat tersebut. Kalau saya kan hanya tanggal 28 (Februari), masih ada waktu untuk menunggu perintah arahan dari bu Ketua Umum," kata Danang.

Senada, Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman Koeswanto menyampaikan, pihaknya memperbolehkan Bupati Sleman Harda Kiswaya untuk mengikuti pembekalan di Magelang. Dikarenakan, DPC PDI Perjuangan Sleman  sudah dipanggil DPD PDI Perjuangan beberapa hari yang lalu. Apalagi, Harda-Danang diusung oleh beberapa partai selain PDI Perjuangan.

"Dengan sikap dan pernyataan seperti itu, kami tidak bisa mengekang pak Harda untuk retret di Magelang. Karena itu perintah dari Presiden, jalankan saja sesuai apa yang menjadi keputusan presiden," tutur Koeswanto.

Adapun Danang Maharsa, kata Koeswanto, harus mengikuti instruksi ketua umum PDI Perjuangan karena kader partai.

Untuk diketahui, instruksi Megawati tersebut buntut dinamika politik nasional yang mana Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (20/2/2025). (scp/buz)