PKL Terdampak Relokasi Teras Malioboro 2 Mengadu ke DPRD DIY, Minta Kepastian Jaminan Hidup

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di Teras Malioboro (TM) 2 masih memperjuangkan haknya usai direlokasi di TM Ketandan dan Beskalan.

Mereka pun kembali mendatangi kantor DPRD DIY yang diawali dengan aksi long march dari Parkiran Abu Bakar Ali dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan tuntutan 'Wujudkan Tata Kota Demokratis Tolak Warisan Dunia yang Menggusur Rakyat'.

Dalam pertemuan dengan wakil rakyat tersebut, para PKL menuntut adanya kepastian kesejahteraan berupa jaminan hidup (jadup) dari pemerintah. Sebab, mereka mengeluhkan adanya penurunan pendapatan pasca relokasi pada 14 Januari 2025 hingga saat ini.

"Karena terus terang yang dapat lapak di lantai 2 TM Ketandan sudah buka beberapa hari, itu sehari laku Rp 30 ribu bahkan ada yang malah sama sekali belum laku. Juga ada beberapa lapak yang tidak kelihatan dari jalan," kata Upi Supriyati, perwakilan pedagang ditemui usai aksi, Jumat (24/1/2025).

Adapun, permasalahan pedagang yang direlokasi ke TM Beskalan berkaitan dengan infrastruktur.

"Di (TM) Beskalan akses masuk juga belum jadi. Itu yang menyebabkan kami resah, bagaimana pengunjung mau masuk," ucapnya.

Selain itu, kata Upik, masih ada sekitar 15 pedagang yang belum dapat hak lapaknya. Hal ini dikarenakan saat pengundian nomor lapak, mereka menilai adanya kecurangan. Juga ada pedagang sudah dapat lapak namun belum berjualan karena tidak memiliki modal.

Sedangkan, pemerintah setempat memberikan tenggang waktu hingga Sabtu (25/1/2025) kepada pedagang untuk segera menempati lapaknya. Apabila tidak segera ditempati, akan diberikan surat peringatan (SP).

"Kami saja bingung karena posisinya hanya mendapatkan meja, jadi kita butuh dana lagi untuk membuat pajangan. Kami mau ada SP atau apa, terus terang ya kalau gak ada modal mau dipaksakan seperti apa," ungkap Upi.

Di lokasi yang sama, Anggota DPRD DIY, Imam Priyono D Putranto menyampaikan, pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait yang rencananya akan dilaksanakan pada 31 Januari 2025 mendatang.

"Kita dari Komisi B segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY supaya tuntas permasalahan disini sehingga para pedagang bisa nyaman. Termasuk urusan infrastrukturnya agar dibenahi," kata Imam. (scp/buz)