Program Makan Bergizi Gratis Belum Terlaksana Hari Ini, Pemda DIY: Belum Terinfo Detail

Yogyakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis belum terlaksana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meski masuk dalam 26 provinsi yang mulai menjalankan program tersebut pada hari ini.

Pemda DIY masih menunggu petunjuk pelaksanaan (jutlak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Per 6 Januari 2025, pelaksanaan program MBG di DIY belum terinfokan secara detail. Kegiatan di daerah sementara masih ditangani langsung oleh pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Bappeda DIY kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut, pelaksanaan program MBG untuk satuan pendidikan (satpen) yang ditangani oleh BGN bekerjasama dengan institusi TNI di masing-masing kabupaten/kota atau Kodim dan Koramil yang bertindak selaku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya, tiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 per penerima.

"Informasi di awal, satuan pelayanan dari sisi penanggung jawab ada 40 itu melayani 3.000 per penerima. Ini baru awalan belum semua sasaran menerima program ini. Nanti akan ada evaluasi sejauh mana implementasi dari program ini berjalan," ungkap Ni Made.

Kendati demikian, Pemda DIY telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 42 Miliar. Dana yang bersumber dari APBD Provinsi 2025 tersebut diposkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. 

Baca Juga

Ancaman Defisit APBN Sebesar 3 Persen Semakin Nyata, Kemenkeu Ungkap Strategi Efisiensi Belanja MBG

Disampaikan juga bahwa alokasi anggaran itu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang masuk kategori sedang sehingga kontribusinya 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena bicara MBG, secara kontribusi bukan hanya berkaitan dengan logistik yang kemudian didistribusikan kepada penerima melainkan bagaimana daerah mampu menyiapkan secara bahan baku.

"Secara keruangan, aksesibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan sangat mudah karena dimana-mana ada pasar-pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan dari sisi bahan baku," klaim Ni Made.

Terpisah, Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menyebut, sesuai dengan kewenangan di jenjang SMA, SMK dan SLB di DIY berdasarkan data pokok pendidikan terdapat 4.963 siswa SLB dari 81 satpen, 62.728 siswa SMA dari 176 satpen dan 90.475 siswa SMK dari 207 satpen.

Selanjutnya, ada empat sekolah di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman yang ditunjuk langsung oleh BGN sebagai pilot project program MBG.

"Ada empat sekolah itu SMKN 3 Wonosari, SMAN 1 Wonosari, SMAN 2 Sleman dan SMK Muhammadiyah Mlati," ungkap Ditya. (scp/buz)