Berkaca Kasus OTT KPK Haryadi Suyuti, Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta Beri Masukan Materi Debat ke KPU

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kasus korupsi yang menjerat Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta menjadi catatan hitam bagi pemerintahan di daerah ini.

Berangkat dari kasus tersebut, Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta memberikan masukan terkait materi debat pada Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Koordinator Koalisi Pegiat HAM dab Anti Korupsi Yogyakarta, Tri Wahyu menyampaikan bahwa, materi yang diusulkan berkaitan dengan isu korupsi.

"Itu berkaca dari kasus korupsi Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta dua periode yang terjerat OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan divonis tujuh tahun di LP Suka Miskin," kata Tri, Rabu (16/10/2024). 

Adapun, materi lainnya mengenai masalah penggusuran yang tengah marak di Kota Yogyakarta agar dihentikan.

Dari masukan tersebut, ia berharap materi pada debat Pilkada Kota Yogyakarta 2024 lebih kualitatif. Dibandingkan 4 Kabupaten lain di DIY, kata Tri, hanya Kota Yogyakarta yang kepala daerahnya tertangkap OTT KPK atas kasus suap terkait izin pembangunan apartemen.

Baca Juga

Dialog Khusus di Hari Kasih Sayang, Ajak Masyarakat Kenali Hubungan Asmara yang Sehat

"Dalam debat nantinya bisa menanyakan bagaimana sikap paslon atas kasus korupsi yang menjerat Haryadi Suyuti," ucapnya.

Dengan demikian, Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta terpilih nantinya dapat menciptakan tata kelola yang bersih.

Di lokasi yang sama, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Arsya Aryosamudro mengaku telah menerima masukan materi tersebut.

Dalam waktu dekat, beberapa masukan materi debat akan disusun oleh tim perumus yang beranggotakan Dekan Fisipol UGM, Rektor UKDW Yogyakarta, Wakil Rektor UAD, akademisi ekonomi dari UST, BPS, Bappeda serta kalangan difabel dan tokoh masyarakat.

Sebelumnya, KPU Kota Yogyakarta telah menerima masukan materi terkait persoalan sampah, pariwisata, produk UMKM, inklusivitas dan sikap toleransi.

"Minggu ini, mereka semua akan merumuskan materi debat sesuai keahliannya dan kesepakatan bersama," ucap Harsya.

Lebih lanjut, mereka juga akan menandatangani pakta integritas bahwa tim perumus dan panelis tidak memberikan informasi apapun kepada tim pelaksana paslon Pilkada.

Rencananya, debat Pilkada 2024 dilaksanakan sebanyak tiga kali pada 7, 14 dan 21 November mendatang di lembaga penyiaran publik di Yogyakarta. (scp/buz)