Mahasiswa Aksi Tolak Tapera Alami Luka Akibat Ricuh, Wakil Ketua DPRD DIY Minta Maaf

Yogyakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana meminta maaf atas kericuhan yang melibatkan petugas keamanan dan aparat kepolisian dengan massa aksi penolak kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) di Halaman Kantor DPRD DIY, Senin (10/6/2024).

Sebagai informasi, aksi ini dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Dari aksi ini, seorang mahasiswa bernama Ahmad Tomy Wijaya yang juga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarta mengalami luka di bagian kepala akibat tindakan represif dari oknum yang diketahui berjumlah 8 orang tersebut. 

Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kericuhan yang terjadi hari ini tanpa kesengajaan dari petugas keamanan yang bertugas di kantor ini.

"Saya atas nama DPRD DIY dan atas teman-teman security minta maaf. Tapi saya yakin yang terjadi tadi tanpa kesengajaan dari teman-teman security atas tanggung-jawabnya agar tidak terjadi sesuatu hal negatif di kantor ini," ucap Huda ditemui awak media usai aksi.

Ia menyebut, kericuhan itu dipicu emosial yang terjadi di lapangan sehingga tidak perlu diperpanjang. Pihaknya pun akan bertanggung jawab atas kericuhan tersebut. Termasuk melakukan pembinaan di kalangan internalnya.

"Saya kira karena tersulut emosi dan saya kira tidak perlu diperpanjang. Jelas kami akan melakukan pembinaan internal pada satpam bagaimana menghadapi massa yang berekspresi disini (kantor DPRD DIY)," ucapnya.

Baca Juga

9.320 Jemaah Haji DIY dan Kedu Siap Berangkat ke Tanah Suci, 70 Persen di Antaranya Tergolong Berisiko Tinggi karena Hal Ini

Huda juga menyampaikan dukungannya mengenai aksi penolakan Tapera ini. Karena menurutnya, Tapera merupakan kebijakan yang kurang logis.

"Saya secara pribadi mendukung sepenuhnya aksi ini. Pemotongan 2,5 persen dari gaji teman-teman untuk mendapatkan rumah butuh waktu beberapa puluh tahun. Dan hitungan saya, 150 tahun belum tentu selesai. Sehingga itu kebijakan yang tidak logis malah menambah beban bagi teman-teman kita para pekerja," tuturnya.

Semestinya, lanjut Huda, pemerintah fokus menyediakan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk membuat rumah seperti menyiapkan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun.

"Dan saya kira Yogyakarta punya peluang yang besar untuk itu. Dulu, kita pernah melakukan studi terkait perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan Tapera kebijakan yang pantas untuk dikritisi dan tidak menjadi solusi bagi pekerja," pungkasnya. (scp/buz)