Terjadi Pro dan Kontra Wahana "Ngopi in the Sky" Ini Respon Pengelola

Gunungkidul, DIY - Polemik keamanan wahana "Ngopi in the Sky" di Teras Kaca Pantai Nguluran, Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Gunungkidul, terus bergulir.  Menanggapi adanya pro dan kontra wahana tersebut pihak pengelola langsung merespon dengan menunda soft lounching wahana baru ini. 

Kabar penundaan soft launching wahana "Ngopi in the Sky"ini juga diumumkan melalui akun Instagram resmi @teraskaca dan dibenarkan oleh CEO Teras Kaca, Nur Nasution.

"Prosesnya (penundaan) untuk meredam pro dan kontra di masyarakat," kata Nur, Kamis (06/01/2022) kemarin.

Baca Juga

KAPPI Perkenalkan Kopi Nusantara di Momentum Imlek : Merayakan Akulturasi Budaya dan Semangat Nasionalisme

Tentang keamanan yang belakangan ini menjadi pembicaraan, ia mengungkapkan jika kesiapan wahana sudah 90 persen, meski masih dalam tahap uji coba, sebelum akhirnya ditunda operasionalnya.

Wahana Ngopi in The Sky adalah gondola yang diangkat menggunakan crane hingga ketinggian 40 meter. Gondola yang didesain dengan meja dan kursi berikut sabuk pengaman tersebut bisa memuat hingga 20 pengunjung.

"Beban maksimal yang bisa diangkat crane sendiri totalnya mencapai 32 ton," kata Nur.

"Sementara jika gondola dipakai penuh atau 20 orang, beban maksimalnya hanya 3 ton," lanjutnya.

Untuk memastikan beban crane tetap termonitor, lanjut Nur, maka alat indikator digital dipasang, termasuk tabung oksigen bagi pengunjung yang membutuhkan saat ada di ketinggian.

Jika terjadi masalah teknis saat berada di ketinggian, langkah antisipasi sudah disiapkan, yaitu dengan mengaktifkan kabel optik sehingga gondola tetap bisa turun. Hingga saat ini, Nur mengaku masih terus berkomunikasi dengan instansi berwenang terkait wahana tersebut.

"Yang jelas kami terus berkomunikasi dengan instansi terkait soal teknis dan perizinannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian, mengatakan, bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi, bersama tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Selain jaminan keamanan, lanjut Arif, pihaknya meminta agar ada pengujian dari pihak yang berkompeten di bidangnya.

"Termasuk perizinan wahana yang diajukan ke DPMPTSP," kata Arif, Jumat (7/1/2022).

Meski demikian, terlepas dari polemik yang berkembang di masyarakat, ia mengapresiasi inovasi yang dilakukan pengelola.