Ratusan Driver Taksi Online Geruduk Kantor Gubernur DIY, Perjuangkan Pergub Tarif Bersih

Yogyakarta, tvOnenews.com - Ratusan driver taksi online yang tergabung dalam Djoger menggeruduk Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jalan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, Rabu (20/12/2023).

Sebelumnya, mereka lebih dulu berorasi di Kawasan Tugu Malioboro. Kemudian aksi dilanjutkan dengan memakirkan mobil tepat di depan kantor Gubernur DIY hingga memakan separuh badan jalan.

Panglima Aksi Djoger, Anang Widi Santoso mengatakan, demo hari ini lanjutan dari aksi sebelumnya dimana ada beberapa tuntutan yang sudah disampaikan ke instansi terkait.

Hal ini mengenai peraturan gubernur (Pergub) yang harapannya bisa melindungi para driver online dalam mencari pekerjaan sehari-hari.

Namun kenyataannya di dalam pergub lebih banyak poin-poin yang memihak ke aplikasi. Isi pergub hanya mengatur tarif kotor yang diterima para driver online.

"Di pergub sekarang ini masih ada potongan yang dibebankan ke driver. Tarif kotor disitu ada Rp 3.900 per kilometer (km). Dalam kenyataannya orderan dengan nominal Rp 9.600 yang didapatkan driver masih ada."  jelas Anang di sela aksi.

Baca Juga

Geger Bocah di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual, Bukan Penculikan

"Makanya, kita tetap memperjuangkan apa yang sudah menjadi keinginan driver online dengan menentukan tarif bersih yang kita tuntut di angka Rp 4.000-Rp 5.000 itu paling bersih per kilometernya," lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Anang, tuntutan lain mengenai titik penjemputan di atas jarak 3 kilometer seharusnya dimasukkan dalam pergub namun nyatanya sama sekali tidak dicantumkan. 

Ditambah Pergub yang seharusnya diturunkan sekitar 2-3 bulan mendatang namun sudah diturunkan pada 19 Desember lalu.

Oleh karenanya, para driver ojol ingin bertemu dengan Gubernur DIY sebagai pemangku kebijakan. Karena banyak sekali kejanggalan yang dapati para driver setelah mempelajari isi pergub tersebut.

"Sebetulnya kemarin kita hanya ingin bertemu dengan asisten sekretaris 1 atau 2 atau sekda. Karena (Pergub) diturunkannya 19 Desember maka yang kami pertanyakan berubah tujuan yaitu pengin sekali bertemu dengan Gubernur DIY. Ketika beliau menandatangani apakah benar-benar tahu isinya," kata Anang. (scp/buz)