Paling Lambat Besok! Bupati dan Wali Kota Serahkan Penetapan UMK 2024 ke Gubernur DIY

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono menuturkan, besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 paling lambat disampaikan oleh bupati/walikota di 5 kabupaten/kota kepada Gubernur DIY pada Selasa (28/11/2023) besok.

"28 November masing-masing bupati/walikota harus melapor (UMK 2024) ke Gubernur DIY. Kemudian akan diumumkan pada 30 November karena harus segera dilaporkan ke pemerintah pusat," kata Beny, Senin (27/11/2023).

Sesuai regulasi, kata Beny, besaran UMK 2024 dipastikan lebih tinggi dari UMP DIY 2024.  Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Serta kajian dewan pengupahan DIY yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah dan akademisi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY. Khususnya inflasi, pertumbuhan ekonomi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Terhadap inflasi, kalau kita saklek terhadap PP 51 Tahun 2023 maka kenaikannya hanya 4 sekian persen. Maka kemarin disepakati dengan para pakar di dewan pengupahan naiknya 7,27 persen," ucap Beny.

Sebelumnya, MPBI DIY mendesak Gubernur DIY agar mengganti formula penghitungan UMK 2024. Hal ini dikarenakan formulasi dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2024 dinilai masih rendah.

Pada 21 November lalu, Gubernur DIY telah menetapkan UMP DIY 2024 naik 7,27 persen atau setara Rp 144.115,22 sehingga menjadi Rp 2.125.897,61.

"Kami mendesak Gubernur untuk menemukan formula pengupahan yang baru sehingga buruh di DIY tidak melulu menggunakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Tapi, Gubernur DIY mengikuti kepala daerah lainnya dimana bisa menaikkan upah buruh hampir 15 persen," tegas Irsad Ade Irawan, Koordinator MPBI DIY usai rapat audiensi di Kantor DPRD DIY.

Menurut Irsad, formula penghitungan upah sesuai UU Cipta Kerja tidak membantu kenaikan upah buruh.

Karena itu, MPBI DIY menawarkan metode penghitungan yang baru dengan rumus upah tahun minimum berjalan ditambah pertumbuhan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan setengah survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dengan demikian, kenaikan UMK 2024 bisa signifikan berkisar Rp 3,5 juta -Rp 4 juta. Besaran kenaikan tersebut dinilai sudah ideal berdasarkan survei KHL di 5 kabupaten/kota di DIY.

Misalnya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebesar Rp 4 juta sementara Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo Rp 3 juta.

"Survei KHL menjadi elemen penting karena cerminan atau angka faktual yang didapatkan dari survei harga kebutuhan di pasar," kata Irsad.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Gubernur DIY agar bisa meningkatkan pendapatan buruh di luar upah dengan membantu buruh lewat koperasi dan program perumahan. (scp/buz)