Ini Rencana Aksi 5 Tematik Reformasi Birokrasi di Pemda DIY

Langkah untuk evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah hal wajib.

“Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi mandatori tahun sebelumnya milik telah ditindaklanjuti. DIY juga telah melaporkannya kepada Evaluator Nasional. Ini yang penting,” ujar Agus Uji.

Reformasi Birokrasi diperlukan, namun menurutnya, upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini dianggap belum berdampak dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional. Juga belum berdampak pada daya saing Indonesia dalam kancah internasional sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design RB 2010-2025.

Oleh karena itu, diperlukan satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses.

Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan.

“Prinsip pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah dinamis, holistik, berorientasi hasil, kolaboratif, dan sinergis,” tutup Agus Uji. (Nur/Dan)