Bandar Lampung, Lampung - Warganet dihebohkan dengan viralnya sebuah video oknum Satpol PP yang meminta jatah kepada pengamen angklung di Bandar Lampung, Sabtu (17/9/2022).

Dalam video yang berdurasi 1 menit 27 detik itu terlihat seorang pengamen yang memberikan sejumlah uang kepada oknum Satpol PP yang menunggu di sebuah mobil.

Menurut informasi yang didapat, oknum Satpol PP tersebut sudah melakukan hal yang serupa sebanyak dua kali dengan besar Rp100.000 hingga Rp300.000.

Modus dari pemungutan tersebut, kata Wawan untuk menjaga keamanan di tempat mereka mengamen. Karena jika tidak, oknum tersebut mengancam akan menertibkan para pengamen angklung tersebut.

"Mintanya setiap bulan, awalnya minta Rp300 ribu tapi kita tawar akhirnya deal Rp100 ribu," ungkap Wawan salah seorang pengamen angklung yang berlokasi di jalan Bypass, Sukarame.

Lanjut Wawan menjelaskan, pemungutan sejumlah uang tersebut tak hanya terjadi kepada dirinya, namun juga kepada sesama pengamen angklung di lokasi berbeda.

"Dia kalau datang cuman bilang mau ngambil uang bulanan. Kalau ngasih aman kalau nggak ngasih ya gak aman," jelasnya.

Selain itu, Wawan menjelaskan tujuan pengambilan video tersebut sebagai bukti jika ia sudah melakukan pembayaran kepada oknum tersebut. "Sebagai bukti saja, kalau kita sudah bayar," ujarnya.

Video tersebut sudah ditonton oleh jutaan warganet dan sudah tersebar ke berbagai platform sosial media.

Mendengar hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung, Ahmad Nurizky Erwandi membenarkan oknum tersebut merupakan bagian dari Satpol PP Bandar Lampung yang berstatus Pekerja Tenaga Kontrak (PTK).

Ia pun menegaskan, pihaknya telah melakukan tindakan tegas karena anggotanya telah berbuat tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.

"Untuk yang bersangkutan saat ini telah kita lakukan tindakan tegas dengan melakukan pemecatan dari Satpol PP Bandar Lampung," tegas Kiky sapaan akrabnya.

Ia berharap, dengan adanya tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera bagi anggota Satpol PP Bandar Lampung yang lain jika ada yang melakukan tindakan yang sama.

"Ini sebagai efek jera dan sebagai efek gentar untuk yang lain, bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan sistem dan mekanisme yang ada," pungkasnya.