Heboh! ASN, Dosen, TNI dan Polri di Tebo Masuk Daftar Penerima BLT BBM

Tebo, Jambi - Sejumlah pejabat negara di Kabupaten Tebo, Jambi diduga masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah. Hal tersebut langsung disampaikan Pj Bupati Tebo Aspan, usai kunjungan kerjanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pj Bupati mengaku bahwa dari data di Dinas Sosial Kabupaten Tebo, masih ada sekitar 8000 masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial. Namun, penyaluran BLT ini masih ditemukan belum tepat sasaran karena terdapat pejabat negara yang masuk daftar penerima.

"Ada yang penerima itu dati ASN, Dosen, TNI dan Polri. Dan yang paling banyak dari kalangan ASN," kata Aspan, Pj Bupati Tebo, Senin (12/9/2022).

Aspan juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan validasi data, namun data pasti yang sudah ditemukan ada sekitar 40 orang pejabat di Tebo masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos dari Pemerintah.

"Atas temuan ini, kita juga tidak bisa menyalahkan pihak Dinsos dan BPS, sumber data ini datang dari berbagai macam karena data ini ada yang dari Kades dan ada juga dari aspirasi DPR. Data seperti inilah yang membuat kacau, dan ini akan kita benahi," terang Aspan.

Sementara, Kabid Dayasos dan PFM juga mengaku bahwa data ASN maupun Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut memang muncul sebagai data penerima Bansos. Pihak dinsos menduga, bahwa data ini merupakan data lama dan kemungkinan salah satu dari ada anggota keluarganya aparat negara itu sebagai penerima Bansos.

"Kemungkinan yang nerima itu anggota keluarganya, tetapi dalam anggota keluarga itu seharusnya ASN atau Aparat Negara bisa menopang keluarga yang menerima Bansos," jelas Riky Saifuddin selaku Kabid Dayasos dan PFM.

Kini, pihak Dinsos tengah melakukan penelusuran dan verifikasi data di lapangan. Dan sesuai dengan arahan dan perintah Bupati, diminta agar pihak penyalur, para camat dan pemerintah Desa untuk mengecek ke kantor Pos atau tempat penyaluran Bansos.

"Jika nama-nama tersebut ditemukan mengambil Bansos, supaya tidak diberikan dan dianggap tidak layak kerana seorang aparatur negara," tutupnya.